Riuh Online — Di tengah era yang kian didominasi oleh kecerdasan buatan dan transisi energi global, pendidikan tetap menjadi aset paling berharga. Bukan sekadar kemampuan menyerap informasi, melainkan sejauh mana populasi dewasa mampu berpikir kritis dan menciptakan solusi inovatif.
Laporan CBRE Research tahun 2023 mengungkap daftar negara dengan tingkat pendidikan tinggi tertinggi, khususnya penduduk usia produktif (25–64 tahun) yang telah menempuh pendidikan tinggi. Secara proporsional, negara-negara Eropa masih mendominasi peringkat atas. Irlandia menempati posisi pertama, dengan lebih dari separuh populasi dewasanya mengenyam pendidikan sarjana. Swiss, Belgia, dan Belanda juga berada di posisi teratas, menegaskan bahwa stabilitas ekonomi dan investasi pendidikan berjalan beriringan.
Menariknya, Singapura berhasil masuk dalam tiga besar. Negara kecil tanpa kekayaan sumber daya alam ini justru mampu mencetak penduduk yang lebih terdidik dibandingkan banyak negara Eropa. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi pendidikan jangka panjang dapat mengungguli keterbatasan geografis.
Sementara itu, Amerika Serikat menempati posisi ketujuh dalam hal persentase penduduk berpendidikan tinggi. Namun, secara jumlah absolut, AS tidak tertandingi dengan lebih dari 78 juta penduduk dewasa bergelar sarjana atau lebih. Jumlah ini mencerminkan potensi besar dalam bidang inovasi, teknologi, dan kepemimpinan masa depan. Meski demikian, tantangan tetap ada, termasuk biaya kuliah yang tinggi, utang pendidikan yang membebani, serta ketimpangan akses. Di AS, pendidikan tinggi sering kali masih menjadi hak istimewa, bukan hak dasar.
Bagaimana dengan Indonesia?
Dilansir dari cnbcindonesia.com, Indonesia belum masuk dalam 36 besar negara dengan penduduk paling berpendidikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 menunjukkan bahwa hanya sekitar 12,8% tenaga kerja di Indonesia yang memiliki gelar diploma atau sarjana. Sementara itu, lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih mendominasi lebih dari setengah populasi tenaga kerja formal dan informal.
Apakah ini berarti Indonesia gagal dalam bidang pendidikan?
Tidak sepenuhnya. Namun, kondisi ini menunjukkan bahwa akselerasi pendidikan tinggi di Indonesia belum merata, terutama di luar Pulau Jawa. Tantangan lainnya adalah pemerataan akses terhadap pendidikan vokasi, infrastruktur digital, dan perguruan tinggi di wilayah-wilayah tertinggal.
Penting untuk diingat bahwa banyaknya lulusan sarjana bukan jaminan keunggulan suatu negara. Yang lebih menentukan adalah relevansi pendidikan, pemerataan akses, dan kesiapan menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah.
Penulis : Ygy
