Nasional

4.000 Warga Pulau Enggano Terisolasi, DPR Minta Status Darurat: “Mungkin Pisang Tak Semahal Nikel”

21
Please log in or register to do it.

Riuh Online — Krisis transportasi laut selama lebih dari empat bulan telah melumpuhkan kehidupan sekitar 4.000 warga Pulau Enggano, Bengkulu. Tak hanya distribusi hasil pertanian yang terhenti, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau.

“Empat bulan sudah pisang saya membusuk di kebun,” kata Iwan, warga Pulau Enggano, seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (22/6/2025). Ia menyindir pemerintah pusat dengan nada getir, “Mungkin pisang tak semahal nikel sehingga tak terlalu dipedulikan seperti eksploitasi di Papua.”

Iwan, yang menggantungkan hidup dari panen pisang, kini kehilangan penghasilan untuk membiayai kuliah dan sekolah anak-anaknya di Bengkulu. Ia menyebut biasanya bisa mengirim Rp 300.000 setiap dua minggu, namun kini tak lagi bisa. Harga pisang pun anjlok dari Rp 55.000 menjadi Rp 20.000 per tandan karena kapal alternatif dikuasai tengkulak. Akibatnya, ratusan petani membiarkan hasil panen mereka membusuk.

Tak hanya ekonomi, layanan kesehatan juga terganggu. Salah satu warga bahkan harus tidak sadarkan diri selama delapan jam sebelum bisa dievakuasi dengan kapal yang berlayar 12 jam menuju daratan. “Bahkan kini kami mulai barter barang karena tidak punya uang tunai,” kata Ketua AMAN Bengkulu, Fahmi Arisandi, kepada Kompas.com.

Merespons situasi tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah pusat menaikkan status Pulau Enggano menjadi darurat, bukan sekadar kritis. “Status kritis membuat penanganan lamban. Kalau darurat, pemerintah bisa bergerak cepat dan terintegrasi,” ujarnya usai rapat dengan KSOP Pulau Baai dan Pelindo Regional II, seperti dikutip Kompas.com.

Rieke juga menyebut pengerukan Pelabuhan Pulau Baai yang menjadi akar masalah transportasi sudah berjalan, tetapi belum ada solusi untuk angkutan barang dari Enggano. Ia pun telah mengomunikasikan hal ini ke Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Kepala KSOP Wilayah III, Petrus Christanto Maturbongs, membenarkan bahwa status kritis membuat pihaknya tidak bisa mengambil keputusan darurat. Dalam pertemuan yang sama, Rieke mengusulkan pengiriman kapal besar 75 GT, dua kapal perintis untuk penumpang, serta kapal langsir untuk angkutan barang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita riuh.online WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029Vb7HIzq7IUYcp9D91b2Y . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Penulis : E Sains

Anaknya Ditampar, Pasha Ungu Ngamuk! Sindir Dimas Anggara di Instagram
Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri Bidang Polkam Bahas Kondisi Global

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

GIF

CAPTCHA ImageChange Image