Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menimbulkan kontroversi dengan keinginannya untuk segera menutup Kementerian Pendidikan. Saat diwawancarai di Ruang Oval Gedung Putih pada Rabu (12/2), Trump menyatakan, “Saya ingin kementerian itu ditutup segera,” dan menambahkan bahwa kementerian tersebut hanya merupakan sebuah “akal-akalan.”
Selama kampanye pemilu 2024, Trump berulang kali menyatakan niatnya untuk menghapus Kementerian Pendidikan. Ia beralasan bahwa anggaran kementerian ini sangat besar dan staf di dalamnya dianggap memiliki pandangan sinis terhadap banyak hal. Trump bahkan mengatakan bahwa beberapa anggota staf kementerian “membenci anak-anak kita.”
Partai Republik telah lama mendesak agar Kementerian Pendidikan dibubarkan. Kelompok konservatif menentang sentralisasi kebijakan pendidikan dan percaya bahwa setiap negara bagian dan pemerintah daerah seharusnya memiliki keputusan sendiri dalam hal pendidikan. Trump dan para pendukungnya juga menuduh kementerian tersebut mengindoktrinasi generasi muda dengan materi yang mereka anggap tidak pantas, seperti isu rasial, seksual, dan politik.
Mereka juga menuduh kementerian ini mendorong ideologi “woke” kepada anak-anak, terutama dalam hal isu gender dan ras, serta topik yang berkaitan dengan komunitas LGBTQ+. Kaum konservatif berpendapat bahwa beberapa fungsi kementerian, seperti pengelolaan pinjaman dana pendidikan, lebih baik dialihkan ke Kementerian Keuangan AS.
Dalam upayanya untuk menutup kementerian tersebut, Trump kemungkinan akan mengusulkan perubahan kebijakan yang mengurangi perlindungan bagi siswa LGBTQ+. Untuk menutup kementerian, Trump harus mendapatkan persetujuan dari Kongres. Dalam periode kedua pemerintahannya, Trump menargetkan Kementerian Pendidikan sebagai salah satu lembaga yang akan dibubarkan oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk.
Sebagai bagian dari upaya ini, puluhan staf Kementerian Pendidikan diminta untuk mengambil cuti berbayar seiring dengan langkah Trump membersihkan karyawan yang terlibat dalam isu keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas.
