
KPK Respons Raffi Ahmad Soal Konsultasi pada 2024
JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad terkait pernah berkonsultasi pada 2024 soal pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad terkait pernah berkonsultasi pada 2024 soal pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik. Raffi tengah menjadi polemik terkait proyek pengadaan jasa pemengaruh atau influencer dari kementerian. "Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Selain itu, Budi mengatakan KPK selalu terbuka melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas ataupun upaya-upaya pencegahan korupsi.
"Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," katanya. KPK juga mendorong Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi nilai kontrak pada pengadaan jasa influencer atau pemengaruh. Budi menyampaikan pernyataan tersebut usai Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer pada unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Unit kerja tersebut kemudian menjadi bagian Kemenbud.
Temuan ICW lainnya adalah tiga paket pengadaan di KKP selama 2025-2026. Total nilai delapan paket pengadaan jasa tersebut mencapai Rp14,7 miliar. Lebih lanjut, Budi mengatakan dua kementerian tersebut harus mengevaluasi pengadaan yang sudah berjalan dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan. "Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," katanya.
Sumber: news.republika.co.id

Komentar (0)
Masuk untuk ikut berkomentar.
Belum ada komentar.