PSI Ingin Gibran Diberi Ruang Klarifikasi Terkait Polemik Ijazah

Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) berharap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka diberi ruang untuk mengklarifikasi perihal ijazah pendidikan yang belakangan menuai polemik. "Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada pak Wapres, pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung," kata Bestari seperti dikutip dari detik.com, Selasa (10/11). "Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada pak Wapres.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku pihaknya segera memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan Suket penyetaraan ijazah Gibran. Dasco mengatakan usulan tersebut baru akan diproses pada Selasa (10/11) setelah DPR memasuki masa sidang pasca-reses. Dasco mengungkapkan pimpinan DPR banyak menerima usulan dari sejumlah pihak untuk memproses atau menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan terkait dengan keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Sementara itu, pada sidang Selasa (6/10), MK melalui Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 lebih dulu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). MK juga menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden. MK menyerahkan persoalan ijazah Gibran ke parlemen. Adapun wakil rakyat di Senayan tengah berkonsolidasi menjajaki wacana pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden.

Sumber: cnnindonesia.com