Riuh Online — Gubernur Riau, Abdul Wahid, menggelar pertemuan strategis dengan Pelaksana Tugas Direktur Pendanaan Bilateral Bappenas, Siliwanti, dan perwakilan Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI), Maurin Sitorus. Pertemuan berlangsung di Kantor Bappenas, Kuningan, Jakarta, Kamis (10/3/2025). Gubernur turut didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Riau.
Pertemuan tersebut membahas kelanjutan program hibah Compact II dari lembaga pendonor asal Amerika Serikat, Millenium Challenge Corporation (MCC). Hibah senilai USD 649 juta ini diberikan kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang inovatif. Pemerintah Indonesia turut memberikan kontribusi pendamping sebesar USD 48,7 juta.
Program Compact II dirancang menyasar lima provinsi prioritas, yaitu Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bali, dan Sulawesi Utara. Gubernur Wahid memastikan bahwa proposal dari Riau telah memenuhi kriteria MCC dan telah disetujui. Salah satu program unggulan yang diusulkan adalah penguatan layanan roro Dumai–Rupat.
Program tersebut mencakup pengadaan tiga kapal feri baru, pembangunan dua dermaga, dan terminal penumpang. Selain itu, infrastruktur jalan di Pulau Rupat juga akan ditingkatkan untuk mendukung konektivitas. Pemerintah Provinsi Riau berharap program ini mampu memperkuat aksesibilitas kawasan perbatasan.
Plt. Direktur Pendanaan Bilateral Bappenas, Siliwanti, menyatakan optimismenya terhadap pelaksanaan hibah Compact II. Ia menyebut Riau sebagai salah satu provinsi dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan program Compact sebelumnya. Menurutnya, Riau menunjukkan kesiapan yang matang dan dukungan penuh terhadap program ini.
Siliwanti menambahkan bahwa pihaknya berharap MCC terus memberikan kepercayaan kepada daerah-daerah yang dinilai progresif. Komitmen Riau dianggap sebagai contoh bagi provinsi lain yang juga mengikuti program ini. “Kami yakin Compact II dapat berjalan dengan baik tahun ini,” ujarnya.
Gubernur Wahid berharap hibah ini tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga mendukung sektor UMKM. Ia menilai Pulau Rupat sebagai kawasan strategis yang memiliki potensi wisata dan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan kawasan tersebut menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Riau.
“Kami berterima kasih karena Riau termasuk dalam kriteria investasi MCC,” ujar Wahid. Ia juga meminta agar pendanaan untuk UMKM serta penyusunan peta jalan pembangunan Riau masuk dalam program hibah. Menurutnya, hal ini penting untuk mendorong Riau menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Menanggapi hal itu, Perwakilan MCAI, Maurin Sitorus, menyampaikan bahwa realisasi hibah Compact II telah mencapai 90 persen kepastian. Ia menyatakan Riau termasuk provinsi yang telah mendapat persetujuan penuh untuk program roro Dumai–Rupat. MCC menilai perencanaan dan eksekusi Riau sangat baik.
Maurin menjelaskan bahwa Compact II terdiri atas empat skema besar yang saling terintegrasi. Skema tersebut mencakup program Atlas, FMDP, MSME Finance, dan Monitoring serta Evaluasi. Masing-masing skema memiliki fokus pada pendampingan teknis, pembiayaan campuran, dan penguatan kelembagaan.
Program Atlas akan mendukung studi kelayakan dan pelatihan teknis bagi proyek-proyek strategis daerah. Program FMDP fokus pada penguatan kapasitas pemerintah daerah dan pembiayaan infrastruktur. Sementara Program MSME Finance akan diarahkan untuk pembiayaan UMKM dan pembentukan data tunggal pelaku usaha.
Menjawab kebutuhan Riau terhadap penguatan UMKM, Maurin menegaskan hal itu akan diakomodasi melalui program MSME Finance. MCC ingin memastikan UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha agar dapat mengakses pembiayaan dari bank. Dana hibah akan dititipkan ke bank yang ditunjuk untuk disalurkan kepada pelaku usaha.
Terkait permintaan studi kelayakan dan perencanaan pembangunan jangka panjang, Maurin menyebut itu bisa dimasukkan ke dalam program Atlas. Ia menilai kebutuhan tersebut sesuai dengan prioritas pengembangan kapasitas di tingkat daerah. Program ini diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Menutup pertemuan, Gubernur Wahid berharap agar bank daerah Riau bisa dilibatkan dalam skema pendanaan UMKM. Ia menegaskan kesiapan Pemprov Riau untuk memenuhi seluruh ketentuan dan kebijakan yang dibutuhkan. “Jika Bank Riau Kepri bisa ikut serta dalam pembiayaan, kami sangat mengapresiasi,” pungkasnya.
Penulis : Ygy
Sumber : riauaktual.com
