Riuh Online — Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai bahwa polemik mengenai ijazah Presiden Joko Widodo tidak memberikan manfaat nyata bagi negara. Ia menyampaikan hal ini setelah Jokowi memilih menyelesaikan isu tersebut melalui jalur hukum dengan melaporkan pihak-pihak yang meragukan ijazahnya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Mahfud menyebut persoalan ini lebih berkaitan dengan moralitas ketimbang substansi yang berdampak langsung pada kepentingan negara.
Mahfud memandang langkah hukum yang ditempuh Jokowi sebagai pilihan yang lebih elegan dibanding cara-cara sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa politik memang ajang perebutan kekuasaan, namun tetap harus dilandasi kejujuran dan komitmen untuk memperbaiki negara. Menurutnya, kebohongan dalam politik justru akan menjadi senjata bagi lawan politik untuk terus menyerang, bahkan setelah masa jabatan usai.
Ia pun menekankan pentingnya membangun moralitas sejak sebelum seseorang terjun ke dunia politik. Mahfud berpendapat bahwa pembentukan karakter dan etika politik harus dimulai dari awal, sebelum seseorang masuk dalam persaingan kekuasaan, agar tidak terjebak dalam praktik-praktik yang merusak integritas.
Penulis : E Sains
Sumber : JPnn
