Riuh Online — Ketegangan di perbatasan Kamboja dan Thailand kembali meningkat setelah perundingan bilateral gagal menghasilkan kesepakatan. Menyusul bentrokan bersenjata yang menewaskan satu prajurit Kamboja pada 28 Mei lalu, Phnom Penh memutuskan menempuh jalur hukum internasional dengan menggugat Thailand ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengonfirmasi langkah tersebut melalui unggahan di akun Facebook resminya pada Minggu (15/6/2025). Ia menyatakan bahwa pemerintahnya secara resmi mengajukan permohonan kepada ICJ untuk menyelesaikan sengketa di empat titik perbatasan yang masih disengketakan.
“Kamboja memilih resolusi damai berdasarkan hukum internasional melalui mekanisme ICJ untuk menyelesaikan sengketa perbatasan,” ujar Hun Manet, dikutip dari Reuters (15 Juni 2025).
Dalam unggahan itu, Hun Manet turut membagikan foto Wakil Perdana Menteri Prak Sokhonn yang memegang dokumen resmi pengajuan ke ICJ. Permohonan ini diajukan setelah konflik berkepanjangan di sepanjang perbatasan sepanjang 820 km tak kunjung tuntas melalui diplomasi bilateral.
Sengketa terbaru mempertegas potensi eskalasi militer di wilayah perbatasan, yang menurut Hun Manet, “sangat rumit dan berisiko tinggi memicu bentrokan bersenjata.” Ia juga menyebut bahwa Kamboja telah mengusulkan penyelesaian bersama ke ICJ, namun akan tetap melanjutkan proses hukum secara sepihak jika Thailand menolak ikut serta.
Sementara itu, Thailand belum memberikan tanggapan resmi. Kementerian Luar Negeri Thailand menolak berkomentar ketika dimintai keterangan oleh media. Sebelumnya, Bangkok menyatakan tidak mengakui yurisdiksi ICJ terkait isu ini dan tetap memilih jalur penyelesaian bilateral.
Upaya pembicaraan terakhir pada akhir pekan lalu kembali menemui jalan buntu. Thailand hanya menyebut akan “melanjutkan diskusi dan implementasi bersama,” dan dijadwalkan menjadi tuan rumah perundingan lanjutan pada bulan September mendatang.
Sebagai bentuk protes terhadap sikap Thailand, pemerintah Kamboja juga mengumumkan penghentian impor listrik, layanan internet, serta produk-produk dari Thailand. Selain itu, seluruh stasiun televisi lokal di Kamboja diminta menghentikan penayangan film Thailand.
Langkah ke ICJ bukan hal baru bagi Kamboja. Negara ini pernah menggugat Thailand dalam kasus sengketa kuil Preah Vihear pada 1962 dan kembali mengajukan permintaan klarifikasi wilayah sekitarnya ke ICJ pada 2013.
Penulis : E Sains
