Riuh Online — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta seluruh kepala daerah untuk tegas menindak organisasi masyarakat (ormas) yang menggunakan atribut menyerupai seragam aparat TNI atau Polri. Menurutnya, pelarangan ini sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
“Itu nggak boleh,” kata Bima Arya usai konferensi pers di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 16 Juni 2025. “Silakan kepala daerah melakukan proses pendataan ormas yang menggunakan seragam yang melanggar Undang-Undang Ormas tadi,” ujarnya seperti dikutip dari Tempo.co.
Bima menjelaskan bahwa pasal 60 ayat 1 dalam undang-undang tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi kepala daerah untuk menertibkan ormas. Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri siap memberikan pendampingan apabila muncul kebingungan dalam menafsirkan aturan.
Menurut Bima, sanksi terhadap ormas yang melanggar dapat dimulai dari peringatan tertulis, hingga pencabutan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun, ia tak menyebut batas waktu pasti pelaksanaan sanksi. “Yang penting adalah prosesnya itu dimulai,” tambahnya (Tempo.co).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan dukungannya terhadap langkah Kemendagri. Ia menilai ormas yang mengenakan atribut mirip TNI/Polri dapat menimbulkan keresahan publik.
“Mereka yang bukan aparat negara, tiba-tiba hadir di ruang publik dengan seragam militeristik lengkap, memberi kesan seolah-olah mereka punya wewenang hukum,” ujar Sahroni dalam pernyataan tertulis yang dikutip dari Antara, Senin, 16 Juni 2025.
Sahroni berharap Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan tenggat waktu yang tegas, misalnya 30 hari, kepada ormas-ormas tersebut untuk mengganti seragam. Jika tidak diindahkan, menurutnya, sanksi tegas harus dijatuhkan. “Mau itu ormas kecil atau besar, enggak ada urusan,” tegasnya (Antara).
Penulis : E Sains
