Riuh Online — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berencana mengundang Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) guna membahas polemik kepemilikan empat pulau yang saat ini menjadi sorotan, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek (Mangkir Kecil), dan Pulau Mangkir Gadang (Mangkir Besar). Selain pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta perwakilan DPR dan DPRD juga akan dilibatkan dalam pertemuan ini.
“Selasa (17 Juni) akan digelar rapat di Kemendagri bersama Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dan jajaran Kemendagri,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dikutip dari Kompas.com, Minggu (15/6/2025).
Bima menjelaskan bahwa Mendagri secara berkala melaporkan perkembangan pembahasan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, arahan dan keputusan presiden sangat penting dalam menyelesaikan polemik batas wilayah tersebut. “Dalam laporan tersebut tentu dilengkapi dengan data dan analisis yang menyeluruh,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memutuskan untuk mengambil alih penanganan persoalan pemindahan kepemilikan empat pulau dari Aceh ke Sumut. “Hasil komunikasi DPR dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” ungkap Dasco, dikutip dari Detik.com, Minggu (15/6/2025).
Dasco menambahkan bahwa Presiden berkomitmen mengambil keputusan dalam waktu dekat. “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” tutupnya.
Penulis : E Sains
