Riuh Online — Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong pemerintah menetapkan standar biaya untuk penggunaan hotel dan restoran dalam kegiatan rapat dan pertemuan resmi instansi pemerintah. Menurutnya, langkah ini penting di tengah upaya efisiensi dan efektivitas anggaran.
“Perlu ada standar biaya penggunaan hotel dan restoran untuk kepentingan rapat dan pertemuan-pertemuan resmi yang dilakukan oleh pemerintah,” ujar Rifqi dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/6/2025), seperti dikutip dari Antara.
Ia menambahkan, pedoman teknis tersebut perlu diterapkan secara menyeluruh di berbagai level pemerintahan.
“Standar itu perlu diterapkan di seluruh level pemerintahan, baik kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah,” kata Rifqi.
Rifqi juga menekankan pentingnya memprioritaskan fasilitas kantor untuk kegiatan rapat berskala kecil dan tidak mendesak.
“Tentu jika rapat-rapatnya tidak terlalu penting dan skalanya kecil tetap harus memprioritaskan penggunaan kantor,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti dampak kebijakan efisiensi terhadap industri perhotelan dan restoran, terutama yang berkaitan dengan sektor meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE). Menurutnya, pelaku industri ini sempat mengalami keterpurukan akibat pembatasan anggaran perjalanan dinas dan rapat luar kantor.
Karena itu, Rifqi menyambut baik kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang kembali memperbolehkan pemerintah daerah menggelar rapat di hotel dan restoran, selama tetap berada dalam koridor efisiensi dan akuntabilitas.
“Kita sambut positif, sepanjang kemudian semangatnya tetap dalam efisiensi dan efektivitas anggaran itu sendiri dan bisa dipertanggungjawabkan secara baik dan akuntabel,” katanya.
Penulis : E Sains
