Riuh Online — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purn) Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap aksi premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang menghambat iklim investasi di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas laporan masyarakat mengenai ormas yang kerap melakukan pungutan liar kepada pelaku usaha.
“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum dengan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas yang meresahkan,” ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).
Pembentukan satuan tugas ini merupakan langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi dunia usaha dan investasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah tidak akan ragu menindak tegas segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan pemaksaan yang dilakukan kelompok tertentu,” tegasnya.
Budi menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin keamanan, kebebasan beraktivitas, serta iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
“Ruang publik tidak boleh dikuasai oleh aksi-aksi premanisme. Ini adalah bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui iklim investasi yang kondusif, baik bagi investor lokal maupun asing,” tambahnya.
Mantan Kepala BIN ini juga menegaskan bahwa tanpa stabilitas dan kepastian hukum, kepercayaan investor akan terus menurun. Karena itu, setiap potensi gangguan ketertiban harus segera ditangani sesuai aturan hukum.
Sebagai bagian dari langkah ini, Kemenko Polhukam menggelar rapat koordinasi lintas kementerian pada Selasa, 6 Mei 2025. Rapat tersebut dihadiri berbagai instansi seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, BIN, dan BSSN.
Penulis : E Sains
Sumber : Merdeka.com
