Riuh Online — Rencana pemerintah untuk menghapus batasan usia dalam lowongan kerja tidak disambut baik oleh kalangan pengusaha. Mereka menilai bahwa alih-alih menghapus syarat usia, pemerintah seharusnya lebih fokus pada penyusunan regulasi yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menegaskan bahwa syarat usia ditetapkan bukan tanpa alasan, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan fisik dari beberapa jenis pekerjaan tertentu.
Menurut Bob, pembatasan usia juga menjadi strategi efisiensi dalam proses seleksi. Dengan banyaknya pelamar untuk satu posisi, perusahaan menggunakan batasan usia sebagai metode penyaringan awal guna menekan biaya rekrutmen. Ia mencontohkan, untuk satu lowongan yang dibuka, jumlah pelamar bisa mencapai seribu orang, sehingga pengujian terhadap seluruh pelamar dinilai tidak efisien secara biaya dan waktu.
Bob juga menekankan bahwa keberadaan syarat usia justru menggambarkan ketimpangan antara jumlah tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja di Indonesia. Persoalan utama bukan terletak pada adanya pembatasan, melainkan kurangnya jumlah pekerjaan yang tersedia. Ia membandingkan dengan kondisi di Malaysia, di mana justru pencari kerja memiliki lebih banyak opsi dan posisi tawar lebih tinggi karena banyaknya lowongan.
Sementara itu, dari pihak pemerintah, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Darmawansyah, menyatakan bahwa penghapusan diskriminasi usia di lowongan kerja akan dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, pemerintah akan merevisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, Kemnaker akan menyusun aturan turunan dari undang-undang baru tersebut sebagai tindak lanjut untuk menghilangkan batasan usia dalam dunia kerja di Indonesia.
Penulis : E Sains
Sumber : CNBC
