Riuh Online — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi besar-besaran di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, serta sektor padat karya lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat investasi di sektor-sektor tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa salah satu perhatian utama pemerintah adalah sektor tekstil dan produk tekstil. Saat ini, sektor tersebut menyerap hampir 4 juta tenaga kerja serta mencatatkan ekspor lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
“Tadi arahan Pak Presiden terkait ketersediaan bahan baku, impor ilegal, serta rantai pasok untuk dipermudah dan disederhanakan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers usai rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Rabu (19/3/2025).
Rapat terbatas tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Airlangga menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan harmonisasi tarif dalam rangka memperbaiki struktur rantai pasok di sektor padat karya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga ingin Indonesia menerapkan kebijakan antidumping terhadap barang yang terkena dumping di negara asalnya. Kebijakan dumping merupakan praktik menjual barang lebih murah di negara lain dibandingkan di negara asal, yang dapat merugikan industri dalam negeri.
Presiden juga mendorong agar program padat karya masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan masuknya ke dalam PSN, berbagai kemudahan perizinan dan fasilitas insentif bisa segera diberikan kepada sektor-sektor tersebut.
Airlangga menyebut pemerintah akan terus melakukan deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka mempermudah perizinan. Salah satu aspek yang akan disederhanakan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mempercepat investasi di sektor padat karya.
Pemerintah juga akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna mempercepat proses deregulasi. Selain itu, upaya menjaga pasar ekspor produk tekstil Indonesia terus dilakukan, terutama karena Uni Eropa merupakan pangsa pasar terbesar dengan mencakup 30 persen permintaan global.
Amerika Serikat menjadi pasar terbesar kedua dengan 15 persen permintaan tekstil global, sementara sisanya tersebar di berbagai negara lainnya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian Indonesia-Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) guna meningkatkan ekspor.
Dalam rangka menjaga daya saing industri, pemerintah juga menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi. Pemerintah menyediakan kredit investasi sebesar Rp20 triliun dengan subsidi bunga 5 persen selama 8 tahun untuk sektor padat karya, seperti tekstil, sepatu, makanan dan minuman, serta furnitur.
“Kita berharap dengan penanganan yang baik terhadap sektor padat karya ini, lapangan kerja dapat tercipta. Setelah I-EU CEPA diselesaikan, diharapkan industri ini kembali bergeliat,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan bahwa tim dari DEN dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang bekerja sama untuk mempersiapkan deregulasi ini. Menurutnya, langkah-langkah tersebut akan segera diumumkan setelah pembahasan lanjutan pada pekan depan.
“Saya kira ini perintah yang jelas dan akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Rapat terbatas akan kembali digelar untuk memastikan deregulasi berjalan lancar dan tidak menghambat investasi,” kata Luhut.
Ia juga menegaskan bahwa semua pihak harus bekerja sama dalam melakukan pengawasan agar deregulasi ini berjalan dengan efektif. Presiden Prabowo, menurutnya, memberikan instruksi yang tegas mengenai pentingnya deregulasi untuk mengurangi korupsi, meningkatkan efisiensi, dan membangun ekosistem perekonomian yang lebih baik.
Penulis : Ygy
Sumber : Msn
