Riuh Online — Pemerintah Indonesia, di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers di Istana Negara pada Selasa (10/6/2025) oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. “Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau putuskan bahwa pemerintah akan cabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo Hadi seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Trimegah Bangun Persada. Alasan pencabutan izin ini didasarkan pada pelanggaran terhadap aspek lingkungan, termasuk perambahan kawasan geopark Raja Ampat serta desakan dari masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan, “Saya sampaikan dari lima IUP yang beroperasi, yang punya RKAB itu hanya satu IUP yaitu PT Gag Nikel, yang lainnya belum punya RKAB tahun 2025” (Reuters).
Sementara itu, PT Gag Nikel anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tetap diperbolehkan beroperasi karena memiliki dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sah serta telah memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Lokasi tambang PT Gag Nikel juga berada di luar kawasan konservasi UNESCO. “PT Gag Nikel itu berada di luar kawasan Raja Ampat Geopark dan dikelola dengan pengawasan ketat oleh ESDM dan KLHK,” ujar Bahlil seperti dikutip dari AP News.
Keputusan pemerintah ini disambut baik oleh berbagai kalangan, termasuk aktivis lingkungan. Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa pencabutan izin ini merupakan kemenangan untuk keberlanjutan ekosistem laut dan pariwisata ekologis di Raja Ampat. Namun, mereka juga meminta agar pemerintah memastikan operasi tambang yang tersisa, yakni Gag Nikel, tidak merusak lingkungan dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Seperti diberitakan oleh The Australian, langkah ini menunjukkan keseimbangan antara ambisi Indonesia dalam mendukung industri nikel untuk baterai kendaraan listrik dan perlindungan terhadap kawasan konservasi yang penting secara ekologis dan budaya.
Penulis : E Sains
