Riuh Online— Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan hijau dan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan lingkungan dan ekonomi hijau. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Workshop Jurnalisme Solutif: Jurnalisme Solusi untuk Lanskap Riau Berkelanjutan yang digelar di Hotel Grand Suka, Pekanbaru, Sabtu (25/10).
Dalam paparan berjudul “Green Riau dan Lanskap Berkelanjutan”, Tim Kerja Substansi Pangan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Bappeda Riau menjelaskan bahwa arah pembangunan Riau kini menitikberatkan pada keseimbangan antara ekonomi produktif dan pelestarian lingkungan.
Indeks Ekonomi Hijau Meningkat
Berdasarkan data Bappenas, Indeks Ekonomi Hijau (IEH) Riau meningkat dari 50,03 pada 2020 menjadi 58,04 pada 2024. Namun, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih fluktuatif di kisaran 70-an, dipengaruhi oleh penurunan kualitas udara dan lahan.
“Target kami ke depan adalah menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca hingga 97 persen pada tahun 2045,” ujar perwakilan Bappeda Riau. “Selain itu, Riau juga menargetkan peningkatan indeks ekonomi biru hingga 77,46 pada tahun yang sama.”
Perhutanan Sosial Jadi Andalan
Program Perhutanan Sosial terus diperluas dengan luas lahan mencapai 180.150 hektare. Hingga 2024, sudah ada 61 dokumen rencana kelola yang disahkan, 30 kelompok usaha berstatus Silver, dan delapan Gold. Produk unggulan yang dikembangkan meliputi sagu, nipah, aren, kopi, kepiting, dan jasa lingkungan.
Untuk memperkuat program ini, pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp5 miliar sepanjang 2020–2025. Tahun 2025 mendatang, dukungan anggaran kembali meningkat menjadi Rp1,9 miliar, dengan fokus pada penguatan kelembagaan kelompok tani hutan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan.
Tantangan dan Arah Kebijakan
Meski menunjukkan tren positif, Riau masih menghadapi sejumlah tantangan seperti degradasi lahan gambut, ketimpangan pembangunan wilayah, dan rendahnya literasi lingkungan. Oleh karena itu, RPJPD Riau 2025–2045 menempatkan isu lingkungan dan perubahan iklim sebagai prioritas utama.
Kebijakan “Green for Riau” menitikberatkan pada tiga pilar utama: pengurangan emisi (Emission Reductions), pemberdayaan manusia dan konservasi alam (Empowerment and Nature), serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim (Growing Resilience).
Sinergi Multi Sektor
Pemerintah juga membuka peluang pendanaan hijau dan kolaborasi dengan sektor swasta serta lembaga internasional untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau. Pendekatan multisektor dan sistem Satu Data menjadi kunci agar kebijakan lingkungan lebih terukur dan berkelanjutan.
“Riau berkomitmen untuk menjadi provinsi yang maju dan berkelanjutan dalam bingkai budaya Melayu yang agamis,” demikian penutup paparan Bappeda.
CE
