Riuh Online — Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), Mayjen TNI Djon Afriandi, menegaskan bahwa segala bentuk premanisme harus diberantas secara tegas, termasuk jika pelakunya berasal dari kelompok yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas). Ia mengingatkan agar masyarakat tidak gegabah dalam menggeneralisasi, karena tidak semua ormas identik dengan tindakan premanisme.
“Harus bisa dibedakan. Tidak semua ormas itu preman, dan tidak semua preman berasal dari ormas,” ujar Djon saat ditemui di Lapangan Ateng Sutresna, Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (26/4/2025).
Djon menjelaskan bahwa ormas yang bergerak secara positif, mendukung pemerintah, dan menjaga ketertiban sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, ormas yang justru mengganggu keamanan dan stabilitas wajib dikenai tindakan hukum.
“Kalau sudah mengganggu stabilitas dan ketertiban umum, ya harus ditindak,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa premanisme adalah tindakan merugikan karena mengedepankan pemaksaan dan mengambil hak orang lain tanpa dasar yang sah. “Premanisme jelas salah. Mereka ingin hasil besar tanpa kerja keras, biasanya memaksakan kehendak pribadi atau kelompok dengan cara yang salah,” lanjut Djon.
Danjen Kopassus menekankan bahwa penegakan hukum terhadap premanisme adalah tanggung jawab kepolisian, namun masyarakat juga harus berani bersuara dan bertindak menolak praktik tersebut.
“Polisi yang punya tugas menindak, tapi masyarakat juga jangan diam. Premanisme tidak boleh dibiarkan karena merusak kehidupan sosial,” tandasnya.
Penulis : E Sains
Sumber : Kompas
