Transisi Kendaraan Listrik Perlu Diikuti Perbaikan Rantai Pasok

Pengembangan kendaraan listrik membutuhkan dukungan rantai pasok yang memperhatikan aspek lingkungan dan hak asasi manusia (HAM), mulai dari pengadaan bahan baku baterai hingga proses produksi. Koalisi menilai, peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik perlu disertai pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dalam proses produksinya. Communications Officer Satya Bumi Tamimah Ashilah mengatakan, prinsip keadilan perlu diterapkan dalam pelaksanaan transisi energi, termasuk dalam pembangunan fasilitas produksi dan pengelolaan rantai pasok. “Elektrifikasi kendaraan adalah bagian dari dekarbonisasi, transisi energi, dan upaya mitigasi krisis iklim.

Esensi baik ini harus sejalan dengan cara-cara yang baik juga, yaitu memastikan proses transisi bersih dan adil, karena transisi yang kita inginkan bukan sekadar pergantian teknologi,” kata Tamimah dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026). Aspek lain yang disoroti adalah sumber energi untuk industri pengolahan nikel. Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono mengatakan, industri hilirisasi nikel yang memasok bahan baku baterai kendaraan listrik masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. “Produsen kendaraan listrik juga perlu memastikan rantai pasoknya bersih dari energi fosil.

Untuk memaksimalkan EV sebagai solusi udara bersih dan krisis iklim, produsen EV perlu menetapkan standar bahan baku yang bebas energi fosil, sekaligus menekan tanggung jawab industri hilirisasi nikel,” jelas Agung. Analisis Lead the Charge mencatat 18 produsen kendaraan memperoleh skor di bawah 50 persen. Penilaian tersebut mencakup penerapan rantai pasok ramah lingkungan serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan pekerja. Koordinator Enter Nusantara Reka Maharwati mengatakan, penyerahan rapor merupakan bentuk aspirasi generasi muda mengenai arah pengembangan transisi energi di Indonesia.

Sumber: esgnow.republika.co.id